BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

webmasterstik, 15 Januari 2020, Kerjasama dan rekanan

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERSEDIAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI BIDANG KESEHATAN

 

  1. Direktur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  2. Haryanto S.Kep., Ns., MSN., Ph.Dselaku Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Muhammadiyah Pontianak, berkedudukan di Jl. Sei Raya Dalam Gg. Ceria V. No.10.Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia,selanjutnya disebutPIHAK KEDUA.

PIHAK KESATUdanPIHAK KEDUAterlebihdahulusecarabersama-samamenerangkansebagaiberikut:

  1. Bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  2. Bahwa STIK Muhammadiyah Pontianak Kalimantan Barat didirikan berdasarkan SK  Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  tentang Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Nomor: 19/M/NK/2016 dan Nomor: B.07/KA–MoU/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Persediaan Pekerja Migran Indonesia di Bidang Tenaga Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut

 

PASAL 1

DEFENISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

  1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  2. Institusi Inkubator yang selanjutnya disebut INKAB adalah suatu institusi untuk melakukan proses penyiapan Pekerja Migran Indonesia sesuai kualifikasi jabatan dengan menggunakan standar kompetensi kerja negara tujuan penempatan melalui kegiatan review.
  3. Kegiatan Review adalah suatu proses penyesuaian/pemenuhan kualifikasi komtense kerja.

 

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

 

(1)   Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan penyelenggaraan program persediaan Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan.

(2)     Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan.

 

 

PASAL 3

RUANG LINGKUP

RuangLingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

  1. Penyelenggaraan persediaan Pekerja Migran Indonesia (supply) yang berbasis kompetensi yang terintegrasi dalam sistem Jobsinfo BNP2TKI (jobsinfo.bnp2tki.go.id) dan sistem informasi STIK Muhammadiyah Pontianak;
  2. Penyelenggaraan persediaan Pekerja Migran Indonesia dan pemberian database lulusan untuk program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  3. Pemberian informasi peluang kerja dan penyuluhan jabatan di bidang tenaga kesehatan;
  4. Penyelenggaraan INKAB Institusi;
  5. Penggunaaan Logo/Nama untuk penyebaran informasi kepada masyarakat.

 

 

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)   PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

  1.     Memberikan informasi kualifikasi jabatan dengan menggunakan standar kompetensi kerja negara tujuan penempatan;
  2.     Memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan INKAB institusi kepada PIHAK KEDUA.

 

(2)      PIHAK KESATU mempunyai hak:

  1.     Mendapatkan data ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan sesuai kualifikasi negara tujuan penempatan dari PIHAK KEDUA;
  2.     Melaksanakan proses seleksi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
  3.     mendapatkan data Alumni yang sudah bekerja di negara tujuan penempatan dari PIHAK KEDUA.

 

(3)     PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

  1.     memberikan data Alumni yang sudah bekerja di negara tujuan penempatan kepada PIHAK KESATU;
  2.     menyediakan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti proses penempatan CPMI
  3.     memfasilitasi proses pelaksanaan training persiapan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan bekerjasama dengan PIHAK KESATU;
  4.     memfasilitasi proses penyiapan Pekerja Migran Indonesia sesuai kualifikasi jabatan dengan menggunakan standar kompetensi kerja negara tujuan penempatan;
  5.     menyelenggarakan INKAB Institusi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

(4)       PIHAK KEDUA mempunyai hak:

  1.     mendapatkan kualifikasi jabatan dengan menggunakan standar kompetensi kerja negara tujuan penempatan dari PIHAK KESATU;
  2.     melakukan monitoring perkembangan Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
  3.     mempromosikan para Calon Pekerja Migran Indonesia  yang telah ditempatkan di luar negeri;
  4.     mendapatkan petunjuk teknis INKAB Institusi dari PIHAK KESATU.

 

(5)     PARA PIHAKsecara bersama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

  1.     mengintegrasikan sistem serta memberikan akses data peluang kerja (demand) dan data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia (supply) di bidang kesehatan;
  2.     penyelenggaraan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi.

 

 

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1)     PerjanjianKerjaSamainiberlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2)     DalamhalsalahsatupihakberkeinginanuntukmengakhiriPerjanjianKerjaSama ini sebelumjangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulansebelum berakhirnya PerjanjianKerjaSamaini.

(3)     Dengan berakhirnya PerjanjianKerjaSamainitidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan PerjanjianKerjaSamaini.

(4)     Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadinya keadaan memaksa dan atas hendak dan persetujuan kedua belah pihak.


PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

 

 

 

PASAL 7

KORESPONDENSI

 

(1)     Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat secara tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada :

Pihak Kesatu :

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon    : (021) 79199420

Fax             : (021) 79199420

 

Pihak Kedua :

STIK Muhammadiyah Pontianak

Jl. Sei Raya Dalam Gg. Ceria V. No.10.Pontianak

Telepon    :  (0561) 711837

Fax            :  -

    

(2)     Dalamhalterjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

 

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

 

(1)     Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeur) seperti sabotase, perang, epidemic,resesi ekonomi, bencana alam, pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, larangan pemerintah secara nyata menghambat/mengganggu pekerjaan dan adanya penempatan pemerintah mengenai force majeur yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena force majeur berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi force majeur.

 

(2)     Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya force majeur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeur oleh pihak lainnya.

 

(3)     Semua kerugian yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat keadaan atau kejadian force majeur, sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK menurut kerugiannya masing-masing, dan PARA PIHAK tidak bisa mengklaim maupun menggugat pihak lainnya.

 

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

 

 

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupunperubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama tambahan  (Addendum) yang disepakatibersama oleh PARA PIHAKyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

 

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabiladi kemudianhariterjadi perselisihanatauperbedaanpenafsiransebagaiakibatdaripelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akandiselesaikansecaramusyawarahuntukmufakat, danapabilatidaktercapaimufakatmakaPARA PIHAKsepakatuntukpenyelesaiannyadilakukansesuaidenganketentuan yang berlaku.

 

 

PASAL 12

PENUTUP

(1)          Perjanjian kerjasama inidibuatdalamrangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masingmempunyaikekuatanhukum yang sama.

(2)          Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganiolehPARA PIHAK.