RUMAH SAKIT IBU ANAK ANUGRAH

RUMAH SAKIT IBU ANAK ANUGRAH

webmasterstik, 16 November 2017, Kerjasama dan rekanan

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DENGAN

RUMAH SAKIT IBU ANAK “ANUGRAH”

 

TENTANG

 

PRAKTEK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DI RUMAH SAKIT IBU ANAK “ANUGRAH”

 

Nomor : 38/II.1.AU/J/I/20410/II.1.AU/F/MOU/III/2017.8

Nomor : RSIA Anugrah

 

TAHUN 2017

 

PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DENGAN

RUMAH SAKIT IBU ANAK “ANUGRAH”

TENTANG

PRAKTEK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DI DENGAN

RUMAH SAKIT IBU ANAK “ANUGRAH”

Nomor : 41038/II.1.AU/J/I/20/II.1.Au/MOU/F/III/2017.8

Nomor : (RSIA Anugrah) TU.00.01.0237

 

Perjanjian ini di buat dan ditanda tangani di Kubu Raya, pada hari______, tanggal_________ Bulan ________ tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangandibawah ini atas nama:

 

  1. Supriadi, MHS NBM : 898.581, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria V No. 1, Sungai Raya, Kubu Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
  2. dr. HILMI K. RISKAWA, Sp.A, M.Kes., Drg. Ary Direktur Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”,yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sui Raya, Kubu Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktur Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

 

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

 

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Direktur Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

  1. Praktek adalah Praktek Klinik Keperawatan.
  2. Mahasiswa adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak Program Studi S.1 Keperawatan dan D.III Keperawatan.
  3. Pembimbing Praktek adalah seorang fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.
  4. Sarana dan prasarana Rumah Bersalin adalah segala fasilitas di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah” yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

 

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan manusia umumnya.

 

 

 

BAB III

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Bersalin Serta Instruktur Klinik

 

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah” serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak.

 

 

 

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

 

 

  1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai petunjuk tehnis pelaksanaannya.
  2. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

 

Pasal 5

Pengawasan

 

  1. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan Mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.

 

Pasal 6

Ketenagaan

 

  1. Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Klinik Keperawatan PIHAK PERTAMA, ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.
  2. Dalam rangka pelaksanaan ujian praktik, penunjukan penguji praktek yang berasal dari Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, diajukan oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya di tatapkan PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

 

  1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya Praktek Klinik Keperawatan dari PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja Mahasiswa PIHAK PERTAMA apabila tidak mengindahkan ketentuan yang terbaru.
  4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Praktek Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.
  5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
  6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan bimbingan langsung (bed site teaching) kepada pembimbing klinik PIHAK PERTAMA terhadap Mahasiswa.
  7. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan transfer of knowledge melalui diskusi klinik pembimbingterjadwal.
  8. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi bimbingan melalui penyediaan sarana berupa ruangan diskusi bagi Mahasiswa.
  9. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan pembimbing Praktek (CI) yang disesuaikan dengan waktu bimbingan bagi Mahasiswa.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

 

  1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
  2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan praktek ujian Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
  4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak kepada PIHAK KEDUA.
  5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah” sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian Mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.
  6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk tehnik praktek dan garis-garis besar Program Pengajaran Praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.
  7. PIHAK PERTAMA dan KEDUA berkewajiban untuk memfasilitasi penerapan hasil bimbingan pada ruangan sebagai masukan.

 

 

 

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

 

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, dengan besaran biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

 

 

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan Tagihan

 

  1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak PIHAK PERTAMA.
  2. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah Mahasiswa praktek.

 

Pasal 11

Tata Cara Pembayaran

  1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti Tagihan kepada PIHAK KEDUA.
  2. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui kasir penerima Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.
  3. Untuk Biaya Praktek Klinik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, Program Studi S.1 Keperawatan dan D.III Keperawatan telah disepakati KEDUA BELAH PIHAK sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per Mahasiswa per hari.

 

BAB VI

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 12

  1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Senin tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tahun) atau berakhir pada tanggal ______ Bulan ________ Tahun Dua Ribu dua puluh.
  2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
  3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelumnya berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 13

  1.  
  2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.
  3. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemic, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan kedua belah pihak.
  4. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

 

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

 

  1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
  2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau Pengadilan Negeri yang berwenang.

 

BAB IX

PEMBERITAHUAN

Pasal 15

  1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada:
  2. PIHAK PERTAMA: SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK, Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria V, No. 1, Sungai Raya, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Phone 0561-711837, Facs 0561-711379.

 

 

 

  1. PIHAK KEDUA      : RUMAH SAKIT IBU ANAK “ANUGRAH”, Jln. Sui Raya, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

 

  1. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku expedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimilepada pengiriman facsimile.

 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

 

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukumyang sama setelah ditandatangani para pihak.