RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

webmasterstik, 30 Juli 2020, Kerjasama dan rekanan

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

 

DENGAN

 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG

 

KERJASAMA PRAKTIK LAPANGAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

 

NOMOR :02/II.1.A.U/J/MOU/2017/691/II.1AU/XII/2008

NOMOR :.........................................

 

Kesepakatan Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Pontianak pada hari Rabu tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh dan antara :

  1. SUPRIADI, S.Kp.,MHS. NBM : 898581, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam Gang. Ceria V No. 10 Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
  2. Dr. BAMBANG SUBERKADr. FEERY SAFARIADI NIP : 19760323 200502 1 005, M.Med.PH, NIP: 140220351, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

Selanjutnya apabila masing-masing pihak disebut kedua belah pihak akan disebut sebagai “Para Pihak”. Selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kerjasama tentang praktik kerja lapangan, dan pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut “Kesepakatan” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam kesepakatan kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

a)      Praktik Kerja Lapangan adalah praktik kerja Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di RSJ Sungai Bangkong Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

b)      Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa.

c)      Mahasiswa adalah mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak.

d)      Kegiatan pertukaran informasi adalah memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/ seminar atau media informasi lainnya.

e)      Pembimbing Praktek adalah seseorang ahli yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

f)       Dosen Pembimbing Praktek Lapangan adalah seseorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan.

g)      Sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

h)      Force Majeure dalam kesepakatan ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali/control dari salah satu pihak adalah seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-0hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pertukaran informasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa.

BAB III

LINGKUP KERJASAMA

 

Pasal 3

 

Praktek Kerja Lapangan, pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 

 

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

 

  1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai petunjuk tehnis pelaksanaannya.
  2. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

  1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk Praktek Kerja Lapangan, pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerja lapangan, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan-temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya.
  3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya untuk kegiatan praktek kerja lapangan, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan-temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam ragka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

 

1)        PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya praktek kerja lapangan, pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA dengan kompensasi biaya sesuai denganPeraturan Gubernur No : 01 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.11.000/mahasiswa/hari.

2)        PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

3)        PIHAK KEDUA berhak menolak kegiatan praktek lapangan dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA.

4)        PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam praktek kerja lapangan, dan pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan PIHAK KEDUA.

5)        PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek kerja lapangan, dan pertukaran informasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Biaya Praktek

 

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”, dengan besaran biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

 

 

Pasal 8

Tata Cara Pengajuan Tagihan

  1.  
  2. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak PIHAK PERTAMA.
  3. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah Mahasiswa praktek.

 

Pasal 9

Tata Cara Pembayaran

  1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti Tagihan kepada PIHAK KEDUA.
  2. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui kasir penerima Rumah Sakit Ibu Anak “Anugrah”.
  3. Untuk Biaya Praktek Klinik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, Program Studi S.1 Keperawatan dan D.III Keperawatan telah disepakati KEDUA BELAH PIHAK sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per Mahasiswa per hari.

 

BAB VI

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

 

Pasal 10

 

1)        Kesepakatan kerjasama ini berlaku efektif sejak dilakukan penanda tanganan Surat Kesepakatan Kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

2)        Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama, kedua belah pihak saling memberitahukan perpanjangan Kesepakatan Kerjasama ini.

3)        Apabila selambat-lambatnya sampai 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Kerjasama, maka dinyatakan berakhir.

BAB VII

FORCE MAJEURE

 Pasal 11

 

1)        Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.

2)        Apabila force majeure tersebut terjadi sehingga kedua belah pihak dalam kesepakatan kerjasama ini tidak dapat melaksanakan kesepakatan kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

 

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Pasal 12

 

1)        Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

2)        Apabila kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

 

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 13

 

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikianlah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan houkum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.