RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

webmasterstik, 23 Januari 2020, Kerjasama dan rekanan

PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

TENTANG

PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAD SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

 

Perjanjian ini di buat dan ditanda tangani di Pontianakpada hari Senin, tanggal sembilan belas November  tahun Dua Ribu Delapan  Belas kami yang bertanda tangandibawah ini atas nama:

 

  1. Haryanto,S.Kp,Ners.MSN.Ph.D NBM : 858.171, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria V  No. 10, Sungai Raya, Kubu Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
  2. Drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes.Pembina Tk.I/NIP : 1971 10714 200012 2 002, Drg. Ary MaDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak,  yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Komyos Sudarso Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

 

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  4. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2005 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

 

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang praktek Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

  1.       Praktek adalah Praktek Klinik Keperawatan
  2.        Mahasiswa adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak  Program Studi S.1 Keperawatan dan D.III Keperawatan.
  3.        Pembimbing praktek adalah seorang fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan DirekturRumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak.
  4.       Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas di Ruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

 

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan manusia umumnya.

 

 

BAB III

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Serta Instruktur Klinik

 

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana rumah sakit serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Praktek Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak.

 

 

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

 

 

  1.       PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai disertai petunjuk tehnis pelaksanaannya.
  2.        Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
  3.       Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

 

Pasal 5

Pengawasan

 

  1.       PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak,PIHAK PERTAMA.
  2.        PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan Mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak.

 

Pasal 6

Ketenagaan

 

  1.       Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Klinik Keperawatan PIHAK PERTAMA, ditunjuk  oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak.
  2.        Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan penguji praktek yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak, di ajukan oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya di tatapkan PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

 

  1.       PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Klinik Keperawatan dari PIHAK PERTAMA.
  2.        PIHAK KEDUA  berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
  3.       PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja Mahasiswa PIHAK PERTAMA apabila tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  4.       PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Praktek Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak.
  5.        PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
  6.        PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan bimbingan langsung (bed site teaching) kepada pembimbing klinik PIHAK PERTAMA terhadap Mahasiswa.
  7.       PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan transfer of knowledge melalui diskusi klinik pembimbingterjadwal.
  8.       PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi bimbingan melalui penyediaan sarana berupa ruangan diskusi bagi Mahasiswa.
  9.          PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan pembimbing Praktek (CI) yang disesuaikan dengan  waktu bimbingan bagi Mahasiswa.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

 

  1.       PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
  2.        PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
  3.       PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan praktek ujian Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
  4.       PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak dengan PIHAK KEDUA.
  5.        PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian Mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.
  6.        PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk tehnik praktek dan garis-garis besar Program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.
  7.       PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA berkewajiban untuk memfasilitasi penerapan hasil bimbingan pada ruangan sebagai masukan.
  8.       PIHAK PERTAMA  berkewajiban membawa alat pelindung diri berupa Handscoun, Masker dan Skot pada saat melaksanakan Praktik pada PIHAK KEDUA.

 

 

 

 

 

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktik

 

  1.       PIHAK PERTAMA akan memberikan biaya dalam bentuk honor pengelola (CI) Preseptorship atas pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak, dengan besaran biaya yang berlaku.

 

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan Administrasi

 

  1.       PIHAK KEDUA mengajukan surat pengembalian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang telah selesai praktik kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat pelaksanaan Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak PIHAK PERTAMA.

 

Pasal 11

Tata Cara Pembayaran

  1.       PIHAK PERTAMA membayar biaya dalam bentuk honor pengelola (CI) Praktek Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah Mahasiswa serta lamanya Praktik dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pengembalian Mahasiswa yang telah selesai Praktik dariPIHAK KEDUA.

 

BAB VI

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 12

  1.       Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Senin serta tanggal sembilan belas November Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tahun) atau berakhir pada tanggalsembilan Belas November  Tahun Dua Ribu dua puluh satu.
  2.        Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
  3.        Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelumnya berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

 

 

 

 

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 13

 

  1.       Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.
  2.        Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemic, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal lain-lain di luar kemauan dan kamampuan kedua belah pihak.
  3.        Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam  perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

 

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

 

  1.       Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musywarah dan mufakat oleh para pihak.
  2.        Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

 

BAB IX

PEMBERITAHUAN

Pasal 15

  1.       Semua surat menyurat  atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada:
  2.       PIHAK PERTAMA : SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK, Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria V Pontianak , Provinsi Kalimantan Barat, Phone 0561-711837, Facs 0561-711379.
  3.       PIHAK KEDUA      : RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK, Jalan Komyos Sudarso, Provinsi Kalimantan Barat.
  4.        Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dinggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku expedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi pada pengiriman facsimile.

 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukumyang sama setelah ditandatangani para pihak.